REVOLUSI PERANCIS : Latar Belakang, Penyebab, Dampak, Sejarah

Revolusi Perancis – Revolusi Perancis adalah suatu masa saat terjadinya gejolak sosial dan politik di Perancis yang menyebabkan berubahnya struktur pokok sosial serta politik Perancis. Pada revolusi selama tiga tahun ini pergerakan rakyat Perancis dapat mengubah sistem pemerintahan monarki absolut yang telah dianut Perancis selama ratusan tahun. Pergerakan ini memiliki dampak abadi pada histori Perancis dan secara luas juga mempengaruhi banyak revolusi negara lainnya dalam menentang pemerintahan monarki absolut.

Revolusi ini digerakkan oleh kelompok sayap kiri, massa yang turun di jalan dan masyarakat petani di pedesaan yang bersatu mengobrak-abrik kota Paris untuk menentang segala bentuk aristokrasi, feodalisme serta monarki. Revolusi ini banyak menginspirasi berbagai negara lainnya untuk berkembangnya paham nasionalisme, demokrasi serta persatuan termasuk Indonesia

Gambaran Umum Revolusi Perancis

Revolusi Perancis

Revolusi Perancis

Sebelum adanya revolusi Perancis, tingkat kekuasaan tertinggi dipegang oleh Raja Louis XIV dengan kekuatan sosial politik yang absolut. Hal ini berarti kekuasaan seorang Raja tidak dibatasi undang-undang atau peraturan apapun. Bahkan badan legislatif Perancis saat itu yang disebut Etats Generaux tidak dapat memiliki kekuatan politik menentang kekuasaan Raja. Bersama kekuasaannya, Raja Louis menjunjung perkataannya bahwa “La Etat C’est Moi!” yang berarti “Negara Adalah Saya”.

Di tengah-tengah krisis ekonomi yang melanda Perancis Raja Louis XIV bersama permasurinya, Marie Antoinette, menggunakan uang kerajaan secara boros dengan mendanai Perang Tujuh Tahun dengan Kerajaan Inggris dan setelah itu ikut serta dalam perang yang menghasilkan Revolusi Amerika.

Selama beberapa tahun masyarakat Perancis terutama golongan tiga melakukan berbagai aksi yang menewaskan ribuan orang di kedua belah pihak demi mengubah sistem pemerintahan Perancis menjadi Republik yang dianggap dapat lebih berpihak kepada masyarakat luas, bukan hanya kaum elit.

Perjuangan rakyat Perancis ini akhirnya berhasil, dimana pada 17 Januari 1793 Raja Louis dituntut hukuman mati oleh rakyat Perancis yang mendukung revolusi karena dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab dalam penderitaan rakyat Perancis. Raja Louis XIV kemudian dipenggal kepalanya dengan guillotine pada tanggal 21 Januari 1793.

Setelah kematian Raja Louis XIV kondisi politik dan sosial Perancis tidak langsung stabil dan rakyatnya menjadi bahagia. Perancis masih mengalami konflik politik selama beberapa tahun mulai dari pemerintahan direktori hingga kekaisaran Bonaparte. Sistem pemerintahan Perancis pun banyak berubaha mulai dari yang awalnya monarki absolut menjadi monarki konstitusional dan kemudian menjadi republik pada saat revolusi, namun menjadi monarki lagi saat kekaisaran Bonaparte dan akhirnya berubah menjadi Republik hingga sekarang.

Pembagian Golongan Masyarakat sebelum Revolusi Perancis

Revolusi Perancis

Revolusi Perancis

Sebelum terjadi revolusi, masyarakat Perancis dibagi menjadi 3 kelas sosial. Golongan satu dan dua dianggap sebagai kalangan yang elit dengan diberikannya hak-hak istimewa seperti tidak wajib membayar pajak. Sedangkan golongan tiga yang justru kebanyakan merupakan rakyat jelata diwajibkan membayar pajak. Pembagian golongan tersebut sebagai berikut:

• Golongan pertama merupakan Kaum Aristokrat (Bangsawan)
• Golongan kedua merupakan Kaum Rohaniawan (Pendeta dan Biarawan)
• Golongan ketiga merupakan Kaum Borjuis (Pedagang) serta rakyat biasa (Buruh dan Petani)

Keadaan Ekonomi Sebelum Revolusi Perancis

Revolusi Perancis

Revolusi Perancis

Raja Louis XIV naik menjadi Raja Perancis pada saat dimana Perancis memang sudah mengalami krisis keuangan yang hingga negara hampir bangkrut diakibatkan pengeluaran yang melebihi pendapatan negara. Pengeluaran yang sangat besar digunakan untuk kepentingan perang dengan Inggris pada Perang Tujuh Tahun dan perang Revolusi Amerika.

Reformasi keuangan Perancis yang sudah direncanakan oleh Menteri Keuangan Turgot menyebabkan dirinya dipecat pada Mei 1776. Selain dikarenakan biaya perang yang tinggi, pemborosan yang dilakukan pejabat kerajaan juga menguras uang negara sehingga perekonomian semakin memburuk. Bahkan permasuri Raja mendapat julukan “Madame Defisit”.

Penyebab Terjadinya Revolusi Perancis

Revolusi Perancis

Revolusi Perancis

Perekonomian Perancis yang semakin memburuk hingga menyebabkan rakyat menderita, namun di sisi lain keluarga Kerajaan juga melakukan pemborosan dan dianggap menjadi penyebab kuat timbulnya kebencian rakyat pada kerajaan. Dalam ilmu sejarah terdapat hukum hubungan sebab akibat (kausalitas) yang menerus dan berhubungan antara peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya. Dalam revolusi Perancis ini terdapat hal-hal yang memicu meletusnya pergerakan rakyat, yaitu:

  • Voltaire (1694-1778) yang merupakan seorang pejuang gerakan humanisme Perancis melahirkan pemikiran-pemikiran masyarakat mengenai kebebasan dan demokrasi. Voltaire banyak memperjuangkan agar kaum hugenot atau kaum protestan Perancis memiliki hak kebebasan beragam. Voltaire banyak menentang dogma agama dan juga memprotes pemuka-pemuka agama di gereja yang munafik karena menindas rakyat perancis.
  • Montesquieu (1689-1755) mencetuskan sistem ketatanegaraan yang baru yaitu Trias Politica dalam buku tulisannya yang berjudul “L’Espirit des Lois” yang berarti “Jiwa Hukum”. Montesquieu mencetuskan adanya sistem pemerintahan dengan pemisahan dan pembagian kekuasaan lembaga kenegaraan yaitu lembaga legislatif yang berwenang membuat kebijakan, lembaga eksekutif yang berwenang melaksanakan kebijakan dan lembaga yudikatif yang berwenang mengawasi pelaksanaan kebijakan.
  • Jean Jasques Rousseau (1712-1778) mencetuskan sistem pemerintahan demokrasi dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi lewat tulisannya yang berjudul “Dua Contract Social” pada tahun 1762. Teori sistem demokrasi ini kemudian digunakan oleh masyarakat Perancis dalam menjalankan pemerintahan dan menggantikan teori yang dianut sebelumnya, yaitu Teori Kedaulatan Tuhan.

Menurut Lord Acton kekuasaan akan cenderung menyebabkan terjadinya korupsi, sedangkan kekuasaan yang tanpa batas sudah pasti akan terjadi korupsi. Korupsi inilah yang marak di pemerintah kerajaan Perancis menjelang terjadinya revolusi. Pemerintah kerajaan secara sewenang-wenang membebani pajak tinggi terhadap rakyat jelata dan malah tidak membebani pajak pada kaum elit. Selain itu pemerintah kerajaan juga membungkam hak-hak politik dan pemikiran-pemikiran kebebasan rakyat.

Selain dari dalam negaranya sendiri, revolusi Perancis juga dipengaruhi oleh revolusi di Amerika. Setelah revolusi, Amerika berubah menjadi negara dengan sistem pemerintahan demokrasi yang sesuai dengan pemikiran filsuf-filsuf yang justru berasal dari Perancis seperti Montesquieu dan Voltaire. Jendral Lafayette yang sebelumnya menjadi pemimpin pasukan Perancis pada perang Revolusi Amerika kemudian pulang ke Perancis dan menyebarkan pemikiran-pemikiran tentang adanya perubahan sistem pemerintahan Perancis yang absolut monarki menjadi demokrasi karena dianggap jauh lebih baik dan berpihak pada rakyat.

Kronologi Peristiwa Revolusi Perancis

Revolusi Perancis

Revolusi Perancis

a. Sidang Etats Generaux (Lembaga Legislatif Perancis

Dikarenakan krisis ekonomi yang terus berlanjut, Raja Louis XIV awalnya berniat untuk memberlakukan pajak juga untuk kalangan bangsawan atau golongan pertama. Kaum bangsawan menentang rencana tersebut dan memberi usul agar dibentuk lembaga perwakilan untuk memutuskan segala kebijakan-kebijakan kerajaan dalam rangka menyelamatkan perekonomian Perancis dari krisis ekonomi yang terus bergejolak.

Namun masyarakat kemudian menilai bahwa lembaga ini tidak efektif dalam mengatasi masalah perekonomian Perancis karena kebijakan-kebijakannya hanya mementingkan golongan pertama yang merupakan kaum bangsawan dan golongan kedua yang merupakan kaum gereja.

b. Terbentuknya Assemble Nationale

Akibat dari golongan tiga yang tidak puas pada sistem pemungutan suara pada Etats Generaux yang mementingkan golongan pertama dan kedua, maka golongan tiga memutuskan keluar dari lembaga perwakilan ini dan membentuk sebuah lembaga baru sebagai tandingan yang bernama Assemble Nationale. Pada 20 Juni 1789 lembaga ini berhasil dibentuk dan menunjukkan gerakan ketidaksetujuan dan ketidakpatuhan golongan tiga terhadap kekuasaan kerajaan.

c. Penjara Bastille diserbu

Benteng dan penjara Bastille yang dianggap sebagai sebuah simbol kekuasaan kerajaan diserbu oleh para pemberontak pada tanggal 14 Juli 1789. Para pemberontak berhasil merampas senjata dan amunisi yang ada di benteng dan penjara tersebut. Benteng ini jatuh ke tangan pemberontak pada sore hari setelah melewati beberapa jam pertempuran.

Setelah penyerbuan ini terjadi gencatan senjata antara pemberontak dengan pasukan kerajaan, namun Gubernur Marquis Bernard de Launey tetap dipukuli, ditusuk dan kemudian kepalanya dipenggal dan dipasang pada tombak untuk dipamerkan keliling kota.

d. Pembentukan Dewan Nasional

Setelah penyerbuan pemerintah kerajaan kemudian mengesahkan lembaga baru bernama Assemble Nationale Konstituante. Beberapa anggota penting Dewan Nasional ini adalah Mirabeau dan Lafayette yang merupakan seorang bangsawan dan Sieyes yang merupakan seorang pemuka agama. Lembaga ini pada 1789-1791 berhasil menyusun deklarasi mengenai hak asasi manusia di Perancis.

Deklarasi ini bernama “Deklaration des Droits de I’homme et dua Citoyen” yang berarti “Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga” dan diumumkan pada 27 Agustus 1789 untuk dijadikan dasar pemerintahan Perancis yang baru. Dasar ini baru disahkan di tahun berikutnya pada 14 Juli 1790 dalam UUD Perancis sehingga sistem pemerintahan yang awalnya monarki absolut menjadi monarki konstutional dimana kekuasaan raja tidak lagi sewenang-wenang namun dibatasi oleh peraturan.

e. Perpecahan Golongan ketiga

Golongan ketiga mulai mengalami perpecahan antara kaum borjuis dan rakyat jelata semenjak UUD disahkan karena adanya perbedaan pandangan. Kaum borjuis menginginkan Perancis dalam sistem monarki konstitusional dan memilih bergabung dalam partai Girodin, sedangkan rakyat jelata memilih tuntutan yang radikal agar Perancis mengubah total sistem pemerintahannya menjadi Republik sehingga tidak ada yang berperan sebagai raja.

Kelompok rakyat jelata yang radikal ini bergabung dengan partai Montagne. Persaingan antara kedua kubu ini akhirnya berakhir dengan kemenangan pada partai Montagne dengan kemudian membentuk pemerintahan rakyat jelata dengan nama pemerintahan konvensional.

f. Pemerintahan Konvensi Nasional

Pada tahu 1792 – 1795 Robespierre memimpin pemerintahan Konvensi Nasioal. Pada pemerintahan ini
Robespierre terjadi teror dengan dilakukannya pembunuhan massal pada orang – orang yang menentang adanya revolusi Perancis. Kebanyakan yang dibunuh adalah kaum bangsawan dimana kedudukan sosial dan politiknya jatuh karena adanya revolusi. Pada 21 Januari 1793 bahkan Louis XVI dieksekusi dengan cara kepalanya dipenggal di Place De La Concorde Paris.

Pemerintahan Robespierre juga menyita harta milik bangsawan dan gereja. Koalisi Robespierre melakukan mobilisasi rakyat untuk dijadikan pasukannya dalam menghadapi ancaman perang karena kondisi politik negara yang sedang jatuh. Pasukan dari rakyat ini berjumlah hingga sekitar 6 juta orang.

Pemerintahan koalisi Robespierre dan Jacobin ini memberikan terror pada masyarakat Perancis antara tahun 1793-1794 dimana 16.000 sampai 40,000 rakyat Perancis tewas dalam perang saudara. Setelah pemerintahan ini jatuh oleh eksekusi mati Robespierre, Direktori kemudian memegang kendali Perancis pada 1795-1799 dan kemudian digantikan oleh konsulat yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte semenjak 1799.

g. Pemerintahan Direktori

Pemerintahan Direktori ini dimulai dari kaum bangsawan yang menentang pemerintahan Robespierre dan mulai melakukan aksi balasan dalam Partai Giordin dengan memberontak pemerintahan Konvension. Setelah Robespierre berhasil dieksekusi, Geraldine membentuk pemerintahan baru dengan nama Directoire.

Sistem pemerintahan ini adalah pemerintahan kolektif dimana kekuasaan eksekutif dipegang oleh lima orang direktur yang salah satunya adalah Napoleon Bonaparte yang sebelumnya sudah terkenal memimpin pasukan memenangkan perang antara Perancis dengan Austria dan Prusia..

h. Pemerintahan Konsulat

Pemerintahan ini berjalan pada tahun 1799-1804 karena tidak efektifnya pemerintahan Direktori. Bonaparte menjadikan dirinya sebagai konsul pertama dan memimpin pemerintahan ini dengan melakukan kudeta terhadap pemerintahan sebelumnya dan membubarkan perangkat pemerintahan sebelumnya.

i. Kekaisaran Perancis

Pada 1804 dikarenakan situasi politik yang belum juga stabil maka Napoleon Bonaparte membubarkan bentuk pemerintahan pemerintahan Konsulat dan kemudian menjadikan pemerintahan di Perancis kembali menjadi monarki. Paus Pius VII menobatkan Bonaparte sebagai Kaisar Perancis.

Dampak Revolusi Perancis

Revolusi Perancis

Revolusi Perancis

a. Dalam bidang Politik

• Sistem Republik lahir sebagai sistem pemerintahan yang dapat menggantikan sistem monarki
• Kekuasaan tertinggi bukan berada pada lembaga eksekutif, namun pada Undang-undang
• Mulai munculnya kesadaran pentingnya demokrasi
• Rasa Nasionalisme mulai berkembang luas
• Menjadi inspirasi untuk setiap gerakan revolusioner dalam menentang kekuasaan tanpa batas

b. Bidang Ekonomi

• Segala bentuk feodalisme dan penguasaan tanah rakyat dihilangkan
• Berkembangnya Industrialisasi
• Setiap petani punya hak milik lahan pertaniannya sendiri
• Segala bentuk monopoli usaha yang dilindungi pemerintah dihapuskan karena bertentangan dengan kondisi paham liberal yang sedang meluas

c. Bidang Sosial

• Adanya tatanan sosial baru yang tidak membedakan golongan sosial
• Setiap masyarakat dapat menerima pendidikan yang sebelumnya dimonopoli oleh kaum bangsawan atas dasar paham feodalisme
• Munculnya kode Napoleon, yaitu hasil usaha Napoleon dalam melakukan penyeragaman hukum di setiap bagian Perancis. Kode Napoleon ini banyak digunakan berbagai negara sebagai produk hukum mereka.

Pengaruh Revolusi Perancis Terhadap Indonesia

Revolusi Perancis

Revolusi Perancis

Meskipun pada saat terjadinya Revolusi Perancis Indonesia masih sangat jauh dari kemerdekaan, namun adanya revolusi ini menjadi salah satu inspirasi oleh berbagai tokoh penggerak kemerdekaan Indonesia untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang mandiri dan merdeka. Beberapa pemikiran yang muncul dari revolusi ini adalah sebagai berikut:

• Paham Nasionalisme

Menyebarnya pemahaman Nasionalisme yang berasal dari revolusi Perancis tidak hanya populer di Eropa, namun juga mencapai daratan Asia-Afrika termasuk Indonesia. Salah satu bukti nyata adalah lahirnya organisasi Budi Oetomo yang memiliki paham nasionalisme pada 20 Mei 1908 dan memicu kemunculan berbagai pergerakan nasional.

• Paham Demokrasi

Meski paham demokrasi tidak secara langsung masuk ke Indonesia dari revolusi Perancis, adanya paham demokrasi di Indonesia itu sendiri menjadi bukti bahwa revolusi Perancis berhasil menyebarkan paham ini ke berbagai belahan dunia. Kemunculan paham ini dapat dilihat saat pemerintahan Hindia Belanda memberlakukan wajib militer pada bumi putera untuk memperkuat keamanan pada tahun 1916.

Budi Oetomo kemudian mengirimkan perwakilannya yang bernama Dwidjosewoyo untuk berunding dan bernegosiasi dengan pemerintah Hindia Belanda. Hasilnya kemudian pemerintah Hindia Belanda membatalkan wajib militer dan pada 16 Desember 1916 membentuk dan mengesahkan pendirian Volksraad atau Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda.

Selain munculnya Dewan Perwakilan Rakyat Hidia Belanda, bukti lain munculnya demokrasi di Indonesia saat perjuangan kemerdekaan adalah adanya tuntutan Indonesia berparlemen. Berdasarkan pemahaman demokrasi ini kemudian muncul partai-partai politik di Indonesia seperti GAPI (Gabungan Politik Indonesia) sebagai wadah masyarakat Indonesia melakukan praktik demokrasi. Praktik demokrasi ini sangat diperlukan saat itu dimana paham fasisme selama perang dunia II sangat meresahkan dunia

• Persatuan

Revolusi Perancis dapat terjadi karena adanya rasa persatuan dari masyarakat perancis. Hal ini menginspirasi rakyat Indonesia untuk saling memiliki rasa persatuan dalam meraih kemerdekaan. Bukti nyata rasa persatuan ini adalah adanya sumpah pemuda dimana para pemuda Indonesia saling mengikat satu sama lain dalam satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa.

Boleh copy paste, tapi jangan lupa cantumkan sumber. Terimakasih

Revolusi Perancis

Leave a Reply