ISI PERJANJIAN LINGGARJATI : Latar Belakang, Sejarah, Hasil, Dampak (Lengkap)

ISI PERJANJIAN LINGGARJATI : Latar Belakang, Sejarah, Hasil, Dampak (Lengkap)

Perjanjian Linggarjati – Perjanjian Linggarjati adalah salah satu perjanjian yang dilakukan oleh negara Indonesia dengan Belanda sebagai upaya untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Seperti apakah isi perjanjian Linggarjati dan bagaimana latar belakang adanya perjanjian ini?

Pengertian Perjanjian Lingarjati

Perjanjian Linggarjati
Perjanjian Linggarjati

Perjanjian Linggarjati adalah sebuah perjanjian yang dilakukan antara pemerintah Belanda dan Indonesia agar Belanda setuju untuk mengakui kedaulatan Indonesia dan menawarkan solusi untuk konflik yang terjadi di antara kedua negara ini .

Inti dari perjanjian ini adalah bagaimana Belanda ingin mengakui pemerintahan de – facto Indonesia di wilayah Jawa, Madura dan Sumatra. Belanda harus meninggalkan wilayah secara de facto selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 1949. Belanda dan Indonesia membentuk negara persatuan. Indonesia dan Belanda yang disebut Uni Indonesia.

Negara persatuan itu nantinya akan dipimpin oleh Ratu Belanda sebagai ketuanya. Namun akhirnya perjanjian ini banyak yang menentang karena Sulawesi, Kalimantan hingga Papua tidak termasuk dalam kedaulatan Indonesia.
Sayangnya perjanjian ini tidak berlangsung lama di mana pada bulan Juli 1947, Sutan Sjahrir, Perdana Menteri dan perwakilan Indonesia dalam perjanjian Linggarjati ini akhirnya mengundurkan diri karena Belanda mengkhianati Perjanjian Linggarjati.

Belandapun kemudian melakukan agresi terus menerus dan melakukan perang pasca kemerdekaan Indonesia. Agresi ini dilakukan pada tahun 1947 hingga 1949. Kemudian keduaa negara akhirnya kembali melakukan negosiasi berikutnya yang disebut perjanjian Renville.

Perjanjian ini dilakukan di kapal perang AS yang bernama Renville sehingga dinamakan dengan perjanjian Renville. Perjanjian ini dilakukan pada tanggal 17 Januari 1948 untuk menyelesaikan permasalahan antara Belanda dan Indonesia.

Latar Belakang Perjanjian Linggarjati

Perjanjian Linggarjati
Perjanjian Linggarjati

Sejarah dari adanya perjanjian Linggarjati adalah karena Belanda ingin menguasai kembali Indonesia. Di bawah tekanan Inggris yang kuat, Belanda akhirnya mau melakukan negoisasi dengan Belanda karena pada awalnya Belanda enggan memulai negosiasi dengan Republik Indonesia.

Van Mook sebagai gubernal jenderal Belandpun mempelajari berbagai peristiwa di Indocina Prancis untuk menemukan solusi bagi masalah Belanda yang ada di Indonesia. Van Mook ingin mengakui kedaulatan yang dimiliki oleh Republik Indonesia dan mengakui bahwa Indonesia memiliki kekuasaan de facto hanya untuk atas pulau Jawa dan Sumatra.

Pengakuan ini adalah sebagai timbal balik atas bersedianya pihak Indonesia untuk menerima negara Indonesia federal yang akan menjadi mitra dengan Kerajaan Belanda. Dalam negara Indonesia federal atau Uni Indonesia-Belanda setidaknya akan menguasai wilayah Kalimantan dan bagian timur kepulauan.

Isi yang ditawarkan dalam perjanjian Linggarjati hampir sama dengan proposal Federation Indochinoise atau Federasi Indocina dan Union Francjaise Uni Prancis yang dirancang oleh negara Perancis untuk tetap menguasai negara Vietnam.

Pada bulan Mei 1946, pemerintah koalisi Belandapun memutuskan untuk membentuk komisi jenderal untuk memulai negosiasi dengan Republik Indonesia atas proposal yang diajukan. Anggota komisi umum ini yang juga menjadi perwakilan dari perjanjian Linggarjati adalah mantan perdana Wim Schermerhorn, Max van Poll, dan Feike de Boer.

Tugas perwakilan ini adalah mengadaptasi pengaturan konstitusional untuk Hindia Belanda pascaperang tanpa melepaskan misi kekuasaan Belanda atas negara Indonesia. Perwakilan Belanda inipun kemudian berangkat ke Indonesia pada bulan November 1946 dan memulai negosiasi dengan delegasi Republik Indonesia seperti Sukarno dan Sutan Sjahrir di Linggarjati.

Negosiasi ini awalnya begitu sulit dan panjang hingga akhirnya van Mook memberikan kompromi bahwa Republik Indonesia Serikat akan menjadi negara berdaulat dan demokratis dalam Uni Belanda-Indonesia.
Negara federal ini akan berkonsentrasi pada kerja sama ekonomi dan budaya. Adapun Republik Indonesia Serikat akan memiliki tiga negara bagian yaitu Republik Indonesia, Indonesia Timur, dan Kalimantan.

Belanda hanya mengakui Republik Indonesia atas wilayah Jawa dan Sumatra saja. Sukarnopun menerima kompromi ini semata hanya untuk menghindari perang bersenjata yang panjang karena Indonesia akan kesulitan melawan Belanda,

Adapun komisi jenderal Belanda menerima kompromi ini karena kemungkinan perang yang akan dihindari akan membangun hubungan masa depan yang dekat antara Belanda dan Indonesia.

Namun ada beberapa pihak Belanda yang masih sangat menentang Perjanjian Linggarjati karena menganggap bahwa Komisi jenderal telah memberikan Hindia Belanda kepada kelompok nasionalis Indonesia yang tidak bertanggung jawab dan juga tidak dapat diandalkan dengan baik.

Pemerintah Belandapun memutuskan untuk mengubah dan menafsirkan perjanjian untuk meyakinkan bahwa Belanda akan memberi pengaruh yang besar untuk masa depan Indonesia. Menteri Belanda untuk wilayah luar negeri, J. A. Jonkman sendiri menyatakan bahwa Perjanjian Linggarjati hanya sebagai dasar untuk menegaskan kembali kekuasaan Belanda.

Adapun Partai Sosial-Demokrat dan Partai Katolik mengusulkan mosi yang menjelaskan bahwa masa depan Republik Indonesia Serikat akan menjadi bagian dari Uni Belanda-Indonesia yang berdaulat. Parlemenpun akhirnya meloloskan mosi ini dan menjadi dasar untuk isi perjanjian Linggarjati.

Sementara dalam pihak Indonesia, Sukarno sendiri menghadapi masalah sendiri dalam mendapatkan dukungan untuk menyetujui Perjanjian Linggarjati. Banyak elemen radikal di Indonesia yang didukung oleh Jenderal Sudirman begitu menentang perjanjian tersebut. Menurutnya, perjanjian ini tidak membawa kemerdekaan sepenuhnya untuk Indonesia.

Namun, Sukarno berusaha untuk meyakinkan kepada Parlemen Indonesia bahwa adanya Perjanjian Linggarjati adalah sarana menuju kemerdekaan Indonesia sepenuhnya.

Sukarnopun berhasil membuat parlemen menerima usulan tersebut pada tanggal 5 Maret 1947 dengan catatan bahwa pemerintah Indonesia benar-benar harus bekerja keras untuk memerdekakan seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya Jawa dan Sumatera.

Pelaksanaan Perjanjian Linggarjati

Perjanjian Linggarjati
Perjanjian Linggarjati

Perjanjian Linggarjati atau juga disebut Perjanjian Cheribon yang dilakukan antara pemerintah Belanda dan Republik Indonesia dilaksanakan pada tanggal 15 November 1946 di Linggardjati dekat dengan Cheribon.
Cheribon yang saat ini disebut Cirebon ini menjadi saksi perundingan antara negara Indonesia dengan Belanda.

Belanda berusaha untuk mengembalikan kekuasaan mereka di Indonesia dan karenanya menimbulkan konflik dengan pemerintah republik, yang pengaruhnya masih terbatas di Jawa dan Sumatra.
Setelah kepergian pasukan Sekutu, Belanda dan Indonesia memulai negosiasi, yang mengarah pada Perjanjian Linggradjati yang ditandatangani di Batavia atau sekarang disebut Jakarta pada tanggal 25 Maret 1947.

Isi Perjanjian Lingarjati

Perjanjian Linggarjati
Perjanjian Linggarjati

Isi utama dari perjanjian Linggarjati ini adalah :

1. Belanda mengakui republik Indonesia sebagai otoritas de facto di wilayah Jawa (termasuk Madura) dan Sumatra.
2. Kedua pemerintah akan bekerja sama dalam pembentukan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, demokratis, dan federal, yang terdiri dari seluruh wilayah Hindia Belanda, termasuk Republik Indonesia, Kalimantan (Kalimantan), dan Timur.
3. Pemerintah harus bekerja sama dalam mendirikan Uni Indonesia- Belanda dengan ratu Belanda sebagai kepalanya.
4. Akan dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 1949.
5. Sepakat untuk menyelesaikan masalah melalui arbitrase di setiap perselisihan yang mungkin timbul dan tidak dapat menyelesaikan sendiri.

Sayangnya perjanjian di atas tidak berlangsung lama dan masing-masing pihak menafsirkan perjanjian sesuai dengan kepentingannya sendiri hingga akhirnya berkembanglah berbagai konflik terbuka antara pemerintah Belanda dan Indonesia.

Tempat Perjanjian Linggarjati

Perjanjian Linggarjati
Perjanjian Linggarjati

Perjanjian Linggarjati dilaksanakan di gedung Linggajati yang terletak di kaki Gunung Ceremai Kuningan. Negosiasi pertama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Belanda sebelumnya terjadi pada tanggal 10-13 November 1946.

Gedung Linggarjati sendiri terletak sekitar 15 kilometer dari Kota Kuningan dan 20 kilometer dari kota Cirebon dan lebih tepatnya terletak di bawah kaki Gunung Ceremai, di ketinggian 400 mdpl. Lebih tepatnya Gedung Linggarjati berada di Desa Linggarjati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan.

Lokasi bangunan sendiri berada di ketinggian 12 meter dari tempat parkir dan di sekitar gedung ini tumbuh berbagai pohon yang sangat rindang, sehingga siapa saja yang datang akan merasakan kesejukan.

Bangunan yang menjadi saksi negosiasi antara Indonesia dan Belanda ini dibangun pada tahun 1930. Pada awalnya bangunan tersebut adalah tempat tinggal Van Ost Dome kemudian pada tahun 1935 dikontrak oleh Heiker asal Belanda dan dibuatlah menjadi sebuah hotel yang diberi nama Rustoord hotel.

Namun kemudian pada tahun 1942 ketika Jepang menjajah Indonesia, Gedung Linggarjati berganti nama menjadi Hokay Ryokan Hotel. Hingga kemudian Indonesia berhasil merdeka dan pada tahun 1945 hotel itu diberi nama Hotel Merdeka dan tahun 1946 bangunan itu kembali menjadi sebuah gedung dan diberi nama Linggarjati.

Gedung Linggarjati ini memiliki 11 kamar, satu kamar untuk Lord Killearn wakil dari Inggris untuk menjadi perantara perjanjinan. Ruang perjanjian berada di tengah, terdiri dari 3 meja dan 9 kursi. Di sudut ruangan ada kursi dan meja perjanjian.

Tokoh di Perjanjian Linggarjati

Perjanjian Linggarjati
Perjanjian Linggarjati

Sebagaimana dengan perjanjian lainnya yang memerlukan perwakilan, maka dalam perjanjian Linggarjati ini juga dihadiri oleh wakil dari Belanda dan Indonesia. Tokoh yang mewakili perjanjian Linggarjati ini adalah :

1. Sutan Syahrir adalah ketua perwakilan perjanjian Linggarjati yang lahir pada tanggal 5 Maret 1909 di Kota Padang Panjang. Sutan Syahrir adalah sosok pemuda yang berintelektual, dan seorang revolusioner yang mempelopori kemerdekaan Indonesia.

Beliau juga merupakan seorang politikus dan menjadi perdana menteri pertama negara Republik Indonesia. Beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri untuk Indonesia.

2. Adnan Kapau Gani yang lahir pada tanggal 16 September 1905 di Sumatera Barat. Adnan Kapau Gani adalah seorang Mayjen TNI yang disebut A.K. Gani. Selain seorang mayjen TNI, beliau adalah seorang politisi dan dokter. Semasa hidupnya beliau pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri di masa Kabinet Amir Sjarifuddin I dan II.

3. Mohammad Roem adalah seorang diplomat Indonesia yang sangat disegani dan menjadi salah satu orang yang memimpin Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Semasa hidupnya beliau pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan terkahir menjadi Menteri Dalam Negeri. Selain mewakili Indonesia dalam perjanjian Linggarjati, beliau juga menjadi perwakilan dan inisiator dalam Perjanjian Roem-Roijen pada saat Indonesia dalam masa revolusi.

4. Soesanto Tirtoprodjo adalah perwakilan terakhir di perjanjian Linggarjati. Beliau merupakan sosok yang pandai di bidang hukum. Semasa hidupnya beliau pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman selama 6 kali masa jabatan di 6 kabinet yang berbeda-beda.

Beliau lahir di Surakarta pada tanggal 3 Maret 1900 dan memiliki background pendidikan di bidang hukum dan kuliah di Universitas Leiden, Belanda.

Sementara tokoh yang mewakili Belanda dalam perjanjian Linggarjati adalah :

1. Willem Schermerhorn yang menjadi pimpinan wakil perjanjian Linggarjati
2. HJ Van Mook
3. F De Boer
4. Van Der Poll.

Perjanjian ini juga mengundang Inggris untuk mengirimkan perwakilan sebagai penengah di antara Indonesia dan Belanda. Perwakilan dari Negara Inggris adalah Lord Killearn ini menjadi saksi dan fasilitator kedua delegasi Indonesia dan Belanda dalam membahas perjanjian Linggarjati.

Dampak Perjanjian Linggarjati Bagi Belanda dan Indonesia

Perjanjian Linggarjati
Perjanjian Linggarjati

Dengan adanya perjanjian Linggarjati, maka ada beberapa dampak yang dihasilkan untuk Indonesia di antaranya adalah :

1. Wilayah yang Dimiliki Indonesia Menjadi Semakin Sempit

Disetujuinya perjanjiian Linggarjati memiliki dampak yang signifikan mengenai kepemilikan wilayah Indonesia yang menjadi lebih sempit. Dampak ini tentu saja sangat disayangkan oleh masyarakat Indonesia saat itu karena dengan hanya wilayah Jawa dan Sumatera yang diakui maka pulau lainnya masih di bawah kedaulatan Hindia Belanda.

Wilayah lain seperti Kalimantan, Sulawesi, Papua masih di bawah kepemimpinan Hindia Belanda dan Indonesia tidak bisa mengakui wilayah tersebut sepenuhnya. Dengan hanya memiliki wilayah Jawa, Madura, pulau Sumatra yang hanya sebagian ini juga merugikan kedaulatan negara Indonesia.

2. Adanya Pengakuan dari Belanda

Dampak yang kedua adalah adanya pengakuan dari Belanda atas beberapa wilayah Indonesiap di pulai Jawa dan sebagian pulau Sumatra. Belanda mengakui wilayah Indonesia tersebut secara de facto setelah adanya perjanjian Linggarjati. Namun setelah perjanjian ini baik Indonesia ataupun Belanda sama-sama melanggar isi perjanjian sehingga kemudian Belanda melakukan agresi militer II.

Setelah melakukan agresi militer II maka Indonesia dan Belanda kembali mengadakan sebuah perjanjian yaitu perjanjiian renville. Perjanjian ini dilakukan karena Belanda masih belum mengakui kedaulatan negara Indonesia yang telah merdeka. Perjanjian Renville berupaya untuk mengambil alih semua wilayah yang diakusisi oleh Belanda.

3. Belanda Kembali Menguasai Negara Indonesia

Belanda telah melakukan agresi militer secara besar-besaran dan agresi yang dilakukan oleh Belanda merupakan sebuah peperangan terbesar kedua setelah adanya pemberontakan PKI di Madiun. Belanda melakukan agresi di Indonesia secara terus menerus dan berkali-kali untuk menghancurkan kembali Indonesia.

Agresi militer ini dilakukan oleh Belanda secara terus menerus untuk menguasai kembali wilayah Indonesia. Agresi militer I dilakukan pada tanggal 20 Juli 1947 dan diperintah langsung oleh gubernur jendral H.J. van Mook. Ia melakukan serangan kepada Indonesia dan tidak mematuhi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua negara di Linggarjati.

Agresi militer yang dilakukan Belanda dilakukan setahun setelah menandatangani isi perjanjian Linggarjati. Gubernur jendral H.J. van Mook memerintahkan Belanda untuk menyerang Indonesia pada memutuskan untuk melakukan agresi militer pada Indonesia pada 21 Juli 1947 atau kurang lebih setahun setelah perjanjian Linggarjati.

4. Negara Lain Mulai Mengakui Kedaulatan Negara Indonesia

Dampak yang terakhir stelah adanya perjanjian Linggarjati adalah mulai bermunculan pengakuan dari negara-negara lain pada kedaulatan negara Republik Indonesia. Banyak negara yang telah mengakui kemerdekaan Indonesia ini.

Dengan adanya pengakuan dari negara lain ini membuat Indonesia diakui wilayahnya dan negara lain mengerti batas-batas wilayah laut di Indonesia. Pengakuan dari negara lain mengenai kemerdekaan dan kedaulatan negara Indonesia juga mampu membangun kerjasama antara Indonesia di bidang lingkungan, ekonomi, sosial dan politik.

Perjanjian Linggarjati ini menjadi saksi dan bukti bahwa untuk menuju kemerdekaan Indonesia sepenuhnya tidaklah mudah dan memerlukan banyak proses dan tahapan.

Boleh copy paste, tapi jangan lupa cantumkan sumber. Terimakasih

Perjanjian Linggarjati

Leave a Comment