OTONOMI DAERAH : Pengertian, Tujuan, Asas, Prinsip, Contoh, DLL

OTONOMI DAERAH : Pengertian, Tujuan, Asas, Prinsip, Contoh, DLL

Otonomi Daerah – Indonesia memiliki berbagai macam daerah dengan memiliki aturan sendiri – sendiri dalam mengatur daerahnya. Warga negara indonesia tinggal di berbagai macam daerah dalam satu ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan mempelajari otonomi daerah adalah salah satu upaya untuk membangun negara tercinta kita yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mempelajari otonomi daerah akan menambah wawasan anda tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama bagi generasi muda yang akan menjadi pionir dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut Hal – hal penting yang perlu anda ketahui tentang otonomi daerah di Indonesia.

Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi Daerah
Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban yang di miliki oleh kesatuan masyarakat yang memiliki batas daerah tertentu sendiri untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa pengertian otonomi daerah menurut para ahli.

Menurut Sugeng Istianto, pengertian otonomi merupakan suatu Hak dan wewenang untuk mengatur dan juga mengurus sebuah rumah tangga di sebuah daerah. Menurut Ateng Syarifuddin, pengertian otonomi daerah merupakan kebebasan atau kemandirian yang terbatas dan kemandirian tersebut harus terwujud sebagai suatu pemberian kesempatan yang harus di pertanggung jawabkan.

Pemerintahan daerah bukan merupakan pemerintah yang berdaulat sendiri tetapi juga harus sesuai koordinasi dengan pemerintah pusat. Negara Kesatuan Indonesia terdapat daratan dan lautan dengan beribu pulau yang perlu adanya pengawasan serta pengaturan dari pemerintah daerah dan pusat supaya pembangunan berjalan lancar dan lebih merata. Berikut prinsip otonomi daerah di Indonesia.

Prinsip Prinsip Otonomi Daerah

Otonomi Daerah
Otonomi Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas terdiri dari daratan dan lautan dengan ribuan pulau di dalamnya, Indonesia menggunakan sistem otonomi daerah sebagai cara yang paling efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip otonomi daerah merupakan prinsip nyata, prinsip bebas, dan prinsip seluas – luas nya.

Indonesia merupakan salah satu contoh negara negara kesatuan di dunia dengan menggunakan sistem pemerintahan otonomi daerah. Pemerintahan pusat serta daerah harus berpedoman pada UUD 1945 yang menjadi konstitusi Indonesia dan UU yang berlaku.  Di dalam aturan – aturan  tersebut terdapat prinsip – prinsip yang harus dimiliki dalam melaksanakan otonomi daerah.

1. Otonomi daerah nyata

Otonomi daerah merupakan sistem yang paling efektif untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dengan beberapa wilayah serta berbagai macam daerah dengan berbagai keragaman pada masyarakat di setiap daerah, seperti keragaman suku, agama, budaya, adat dan nilai-nilai tradisional.

Prinsip otonomi daerah yang akan digunakan berupa otonomi daerah nyata yaitu daerah yang di berikan kebebasan dalam mengatur berbagai urusan pemerintahan daerah dengan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyata telah ada. Otonomi daerah mengurus dan mengatur sesuai dengan kondisi dan situasi daerah dan ciri khas daerah.

2. Otonomi daerah seluas – luasnya

Prinsip otonomi daerah seluas – luasnya merupakan pemberian kewenangan seluas – luasnya kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat serta mempunyai kewenangan membuat kebijakan daerah sendiri sesuai aturan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan masyarakat.

Pemerintahan otonomi daerah diberi wewenang semua urusan pemerintahan kecuali politik luar negeri, agama, keamanan, keuangan, peradilan, serta fiskal nasional.

3. Otonomi daerah bertanggung jawab

Prinsip otonomi daerah bertanggung jawab harus benar – benar di tegakan oleh pemerintahan daerah yang mendapat tugas serta wewenang dari pemerintahan pusat. Kewajiban Pemerintah daerah memberdayakan daerah untuk pembangunan nasional demi kepentingan seluruh warga daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah.

Pemerintah harus benar – benar menjalankan tugas serta kewajiban yang diberikan oleh pemerintahan pusat, dengan bertanggung jawab atas mengatur proses pemerintahan dan pembangunan di daerah dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang terjadi.

4. Otonomi daerah kesatuan

Prinsip otonomi daerah kesatuan juga berpengaruh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut serta dapat mengurangi kesenjangan dengan wilayah atau daerah lain. Persatuan dan kesatuan di berbagai daerah di Indonesia akan semakin meningkat, memberantas gerakan – gerakan yang akan menghancurkan Negara Indonesia.

5. Otonomi daerah Pemberdayaan

memberdayakan semua sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada  sebaik mungkin dengan tetap memperhatikan persatuan dan keseimbangan di sebuah daerah tersebut. Mengembangkan sumber daya manusia serta sumber daya alam yang ada di sebuah daerah dengan bantuan dan di bawah wewenang pemerinatahan daerah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya alam yang melipah dan perlunya di kelolah untuk kesejahteraan masyarakat, serta sumber daya manusia yang perlu di perhatikan dan di tingkatkan seperti memperdayakan pendidikan dan keterampila untuk mencerdasankehidupan bangsa di berbagai daerah dan wiliyah di Indonesia.

Asas Asas Otonomi Daerah

Otonomi Daerah
Otonomi Daerah

Asas – asas otonomi daerah perlu sebagai dasar bagi pelaksanaan otonomi daerah dan hal ini termasuk salah satu hal utama bagi pelaksanaan otonomi daerah. Perlu nya diterapkan asas – asas ini terhadap beberapa hal yang sesuai serta banyaknya manfaat dari pelaksanaan otonomi daerah ini. Asas otonomi daerah di Indonesia memiliki 3 asas utama.

1. Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi merupakan pemberian wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia sesuai dengan wilayah nya sendiri. Jenis asas desentralisasi banyak dipakai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

Asas desentralisasi memiliki beberapa kelebihan yaitu membantu pemerintahan pusat dalam mengurus negara dengan sebagian tugas pemerintahan pusat di serahkan kepada pemerinathan daerah, jika terjadi masalah di suatu daerah pemerintahan daerah dapat bertindak cepat tanpa menunggu keputusan pemerintahan pusat dan lain lain.

Asas desentralisasi juga memiliki beberapa kekurangan yaitu dapat timbulnya ke egoisan untuk mengembangkan daerahnya sendiri, struktur pemerintahan akan menjadi lebih rumit karena terjadi berbagai macam perbedaan dan tingkatan koordinasi antar daerah, Anggaran dana Indonesia dapat membesar di karenakan kesenjangan dana belanja antar daerah.

2. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi merupakan penyerahan wewenang yang di laksanakan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah. Contoh asas dekonsentrasi seperti Gubernur kepada bupati, dari bupati kepada kepala kecamatan, dan sebagainya. Pelaksanaan asas dekonsentrasi harus sesuai dengan undang – undang yang telah di tetapkan oleh negara.

Asas dekonsentarsi hanya memberikan wewenang pada sektor administrasi, tidak ada penyerahan wewenang dalam sektor politik, tetap di di pegang oleh pemerintahan pusat. Hal ini dapat mempermudah kinerja pemerintah pusat agar dapat mewujudkan target dengan lebih baik dan mempermudah menyelesaikan suatu masalah di suatu daerah dengan cepat.

Asas Dekonsentrasi memiliki beberapa kelebihan yaitu menjaga kesatuan dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah karena adanya sistem politik di dalam daerah, dapat mengatur serta mengawasi perangkat pelaksana dekonsentrasi, pengawasan serta komunikasi langsung antara rakyat dan pemerintahan pusat dapat dilakukan lebih intens.

3. Asas Tugas pembantu

Asas terakhir yaitu asas tugas pembantu atau bisa disebut juga dengan medebewind merupakan pemerintahan daerah yang membantu pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya untuk menyelenggarakan negara atau daerah serta tugas – tugas yang di berikan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah.

Hal ini akan menguntungkan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memudahkan pemerintahan dan dapat menjaga hubungan diantara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Setiap tugas yang diberikan pemerintahan pusat yang ditujukan kepada pemerintahan daerah harus di pertanggung jawabkan dan dilaporkan kepada wewenang.

Tujuan Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia

Otonomi Daerah
Otonomi Daerah

Otonomi daerah di Indonesia memiliki pengertian, prinsip dan asas otonomi daerah serta tujuan yang perlu kalian ketahui dan harus di wujudkan untuk kesejahteraan masyarakat di setiap daerah atau wilayah. Apa saja tujuan otonomi daerah di Indonesia? Berikut beberapa tujuan otonomi daerah di Indonesia yang perlu kalian ketahui.

1. Meningkatkan keadilan nasional

Keadilan nasional juga salah satu dari tujuan otonomi daerah di Indonesia dengan cara kebebasan kebijakan pemerintah daerah untuk mengarahkan serta mengawasi masyarakat agar lebih bisa mewujudkan keadilan dan melakukan pengembangan wilayah sesuai kebutuhan daerah tersebut tetapi harus sesuai dengan undang – undang yang ada.

2. Meningkatkan pelayanan

Otonomi daerah akan mempermudah pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan daerah – daerah yang terdapat di Indonesia dengan melalui Pemerintahan daerah yang akan meningkatkan  pelayanan masyarakat secara maksimal tanpa menunggu perintah dari pemerintah pusat sesuai dengan daerah masing – masing.

3. Meningkatkan potensi lembaga daerah

Pemerintahan daerah akan memaksimalkan potensi lembaga daerah seperti DPRD salah satu lembaga daerah yang berperan penting untuk mewujudkan kebijakan otonomi daerah di setiap daerah di Indonesia. DPRD juga berperang penting dalam memaksimalkan potensi masyarakat di daerah serta menyalurkan aspirasi masyarakat daerah ke pemerintah pusat.

4. Menjalin hubungan baik antara pemerintah daerah dan pusat

Otonomi daerah bertujuan agar pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah menjalin hubungan baik walaupun memiliki hak dan wewenang masing – masing antara pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat untuk menjalankan tugas masing – masing tetapi pentingnya menjaga koordinasi harus selalu terjaga agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.

5. Mengembangkan kehidupan demokrasi menjadi lebih baik

Pengembangan demokrasi termasuk salah satu tujuan otonomi daerah untuk membentuk struktur organisasi atau pemilihan kepala daerah  dan anggota Dewan Perawakilan Rakyat melalui demokrasi yang sudah di tentukan, hal tersebut termasuk salah satu cara pengembangan demokrasi di daerah – daerah di Indonsia.

6. Memberdayakan daya saing daerah

Masyarakat dapat membentuk sebuah organisasi atau suatu gerakan untuk memperdayakan potensi daerah tersebut dengan berujuan untuk pengembangan dan memajukan daerah di bawah pengawasan pemerintahan daerah. Pemberdayaan potensi daerah di harapkan dapat memberikan kemajuan bagi setiap daerah di Indonesia.

Dampak Postif Otonomi Daerah Di Indonesia

Otonomi Daerah
Otonomi Daerah

Otonomi daerah di Indonesia juga memiliki dampak postif bagi masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan memudahkan pemerintahan dalam mengatur dan mengawasi di setiap daerah, Berikut ini Dampak positif otonomi daerah di Indonesia yang perlu kalian ketahui.

1. Mengembangkan potensi daerah

Otonomi daerah membawa dampak positif bagi suatu daerah di Indonesia yaitu pengembangan potensi daerah yang terdapat di daerah masing – masing yang memiliki sosial budaya yang berbeda – beda dapat berupa sumber daya manusia sebagai pendidikan di daerah tersebut, pengelolahan sumber daya alam terkait ekspor serta impor.

2. Pertahanan dan keamanan

Otonomi daerah dengan asas desentralisasi yang sangat berperan penting dalam poin pertahanan dan keamanan untuk menimbulkan jiwa persatuan dan kesatuan Indonesia kepada berbagai daerah di Indonesia dengan cara lebih memperhatikan aspirasi masyarakat untuk kesejahteraan bersama serta dapat mencegah wilayah yang ingin memisahkan diri.

3. Sosial budaya

Otonomi daerah akan memudahkan pemerintahan pusat dengan di bantunya pemerintahan daerah yang akan dengan mudah untuk mengembangkan kebudayaan yang telah di miliki oleh daerah tersebut serta memperkenalkan sosial budaya terhadap daerah – daerah lain atau bahkan terhadap negara lain.

4. Daerah dapat lebih maju

Daerah – daerah yang berada di Indonesia akan maju dengan pengembangan potensi daerahnya serta sosial budaya di setiap daerah denganbegitu daerah akan lebih maju dan akan sangat mendukung Indonesia untuk menjadi negara maju, hal ini akan menjadi kan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi lebih baik.

5. Meningkatkan kualitas layanan dan kesejahteraan masyarakat

Otonomi daerah akan mempermudah pemerintahan pusat untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara langsung dengan melalui pemerintahan daerah, hal tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat serta ada perhatian dan pengawasan khusus yang diberikan oleh pemerintahan.

Dampak Negatif Otonomi Daerah Di Indonesia

Otonomi Daerah
Otonomi Daerah

Setiap kebijakan memiliki kelemahan dan kelebihan, setiap kelemahan dapat di minimalisir dengan berbagai macam cara atau dapat di tutupi dengan kelebihan yang dimiliki. Berikut dampak negatif otonomi daerah di Indonesia yang perlu kalian ketahui.

1. Kurang nya koordinasi antar daerah

Kurang nya koordinasi antar daerah akan terjadi di karenakan setiap daerah di Indonesia sudah menentukan kebijakan masing – masing yang telah mereka sepakati bersama. Koordinasi hanya akan di lakukan sesuai dengan kesepakatan antar kepala daerah atau pemerintahan daerah.

2. Korupsi di daerah

Bergesernya korupsi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan akan memungkinkan terjadi nya korupsi di berbagai daerah di Indonesia tanpa pengawasan ketat oleh pemerintah pusat. Hal ini akan sangat merugikan bagi seluruh warga negara indonesia serta bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Daerah yang memiliki sedikit potensi akan sulit berkembang

Daerah yang memiliki sedikit potensi akan sulit untuk di kembangkan. Pemerintah pusat dan pemerintahan daerah perlunya mengeluarkan kebijakan yang tegas untuk setiap daerah berusaha menggali kreatifitas untuk mengembangkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia dengan di bawah pengawasan pemerintahan daerah.

Contoh Otonomi Daerah Di Indonsia

Otonomi Daerah
Otonomi Daerah

Disini kami akan memberikan beberapa contoh tentang otonomi daerah di Indonesia agar penjelasan lebih mudah di pahami. Anda akan belajar banyak serta akan menambah wawasan anda tentang otonomi daerah di Indonesia dengan berbagai contoh yang kami berikan. Berikut beberapa contoh otonomi daerah di Indonsia yang perlu kalian ketahui.

  1. Penetapan nominal upah minimal regional
  2. Pengembangan kurikulum pendidikan sesuai masing – masing daerah
  3. Pemakaian anggaran pendapatan dan belanja daerah
  4. Kebebasan pelaksanaan wewenang oleh berbagai tingkat struktur pemerintah
  5. Pengelolaan objek wisata milik daerah di Indonesia
  6. Penentuan tarif retribusi ketika di daerah wisata
  7. Penerapan sistem manajemen hasil perikanan di Nusa Tenggara Barat
  8. Meningkatkan kawasan kota Bandung sebagai Smart City dengan sistem otonomi daerah

Otonomi daerah merupakan hal yang sangat penting, sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia mengenai otonomi daerah. Oleh karena itu, sebagai bangsa negara yang baik, sudah tentu merupakan kewajiban bagi kita semua untuk memahami hal tersebut.

Boleh copy paste, tapi jangan lupa cantumkan sumber. Terimakasih

Otonomi Daerah

Leave a Comment