ISI SUPERSEMAR : Pengertian, Latar Belakang, Sejarah, Tujuan

ISI SUPERSEMAR : Pengertian, Latar Belakang, Sejarah, Tujuan

Isi Supersemar – Supersemar merupakan singkatan dari Surat Perintah Sebelas Maret. Supersemar merupakan istilah yang digunakan untuk sebuah surat perintah yang dikeluarkan Soekarno kepada Soeharto pada 11 Maret 1966. Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat dan Pangkopkamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah setelah peristiwa G 30 S PKI. Inilah sejarah Supersemar yang perlu kita ketahui.

Latar Belakang Supersemar

Isi Supersemar
Isi Supersemar

Setidaknya ada 2 hal yang melatar belakangi dikeluarkannya Supersemar sekaliguas menjadi awal sejarah Supersemar dimulai. Kedua hal tersebut adalah: Situasi negara dalam keadaan genting dan tak menentu pasca peristiwa G 30 S PKI, Pemerintah tidak punya wibawa di mata rakyat sehingga perlu adanya tindakan untuk menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejarah Supersemar berawal dari terjadinya siding pelantikan Kabinet “Dwikora yang Disempurnakan” atau juga dikenal sebagai “Kabinet 100 menteri “ pada 11 Maret 1966 di Istana Merdeka, Jakarta. Dinamakan sebagai Kabinet 100 menteri lantaran pada sidang itu, tepat 100 menteri yang dilantik. Saat Sidang Kabinet dimulai, Panglima Tjakrabirawa, Jenderal Sabur melaporkan kepada Soekarno bahwa ada pasukan liar dan pasukan tak dikenal yang bertugas menahan menteri-menteri kabinet yang diduga terlibat dalam Gerakan G 30 S PKI. Tjakrabirawa merupakan pasukan pengawal khusus Presiden Soekarno.

Usai mendengar laporan tersebut, Presiden Soekarno bergegas ke Istana Bogor bersama Wakil Perdana Menteri I, Dr. Soebandrio dan Wakil Perdana Menteri III, Chaerul Saleh menggunakan helikopter. Sidang Kabinet akhirnya diserahkan pimpinannya oleh Wakil Perdana Mentero II, Dr.J.Leimena yang bertugas menutup sidang. Ia juga segera menyusul ke Istana Bogor setelah acara sidang Kabinet 100 Menteri selesai.

Situasi ini juga dilaporkan ke Panglima Angkatan Darat, yaitu Mayor Jendral Soeharto. Mayor Jendral Soeharto menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat menggantikan Letnan Jendral Ahmad Yani yang gugur di peristiwa G 30 S PKI. Konon, Soeharto saat itu tidak menghadiri Sidang Kabinet karena sakit. Banyak kalangan yang menilai Soeharto tidak menghadiri sidang kabinet karena menunggu waktu yang pas untuk menjalankan scenario.

Pada malam harinya, Soeharto mengutus 3 orang perwira tinggi Angkatan Darat untuk menghadap ke Presiden Soekarno. Ketiga perwira itu adalah Brigadir Jendral Muhammad Jusuf, Brigadir Jendral Amir Machmud, dan Brigadir Jendral Basuki Rachmat. Mereka bertiga berbincang dengan Presiden Soekarno tentang keadaan genting negara dan mengatakan jika Soeharto bisa mengendalikan keadaan dan mengembalikan stabilitas negara jika diberi surat perintah atau surat kuasa untuk mengambil tindakan.

Perbincangan itu berlangsung hingga pukul 20.30 WIB, menurut pengakuan Muhammad Jusuf. Akhirnya, Presiden Soekarno menyetujui usul ketiga perwira itu dan membuat Surat Perintah untuk Soeharto. Surat perintah itu dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang berisi perintah untuk Soeharto agar mengambil segala tindakan untuk mengembalikan stabilitas negara.

Surat Perintah itu kemudain di bawa ke Jakarta dan tiba pada 12 Maret 1966 pukul 01.00 WIB. Menurut pengakuan Sudharmono, saat itu ia mendapat telepon dari Mayor Jendral Sutjipto, Ketua G-5 Koti pada pukul 22.00 WIB. Sutjipto saat itu meminta supaya konsep soal pembubaran PKI segara disiapkan dan harus selesai pada malam itu juga. Permintaan itu diperintahkan langsung oleh Soeharto.  Surat itu dibawa oleh Sekretaris Markas Besar TNI Angkatan Darat Brigadir Jendral Budiono.

Isi Supersemar

Isi Supersemar
Isi Supersemar

Tidak ada yang meyakini teks asli Supersemar. Hingga kini beredar 3 versi Supersemar yang dimiliki oleh ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia). Ketiga versi ini akan dibahas di poin kontroversi Supersemar. Berikut ini adalah isi Supersemar yang dikeluarkan oleh Markas Besar TNI Angkatan Darat yang juga banyak digunakan oleh buku-buku sejarah.

SURAT PERINTAH

  1. Mengingat:
    • Tingkatan Revolusi sekarang ini, serta keadaan politik baik nasional maupun internasional.
    • Perintah Harian Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata/Presiden/Panglima Besar Revolusi pada tanggal 8 Maret 1966.
  2. Menimbang:
    • Perlu adanja ketenangan dan kestabilan Pemerintahan dan djalannja Revolusi.
    • Perlu adanja djaminan keutuhan Pemimpin Besar revolusi, ABRI dan Rakjat untuk memelihara kepemimpinan dan kewibawaan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi serta segala adjaran-adjarannja.
  • Memutuskan/Memerintahkan:

Kepada: LETNAN DJENDERAL SOEHARTO, MENTERI PANGLIMA ANGKATAN DARAT

Untuk: Atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Revolusi:

  1. Mengambil segala tindakan jang dianggap perlu, untuk terdjaminnja keamanan dan ketenangan serta kestabilan djalannja Revolusi, serta mendjaminkeselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/mandataris M.P.R.S demi keutuhan Bangsa dan Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti adjaran Pemimpin Besar Revolusi.
  2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-panglima Angkatan-angkatan lain sebaik-baiknja.
  3. Supaya melaporkan segala seusatu jang bersangkut-paut dalam tugas dan tanggung-djawabnja seperti tersebut di atas.

Djakarta, 11 Maret 1966

PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI/MANDATARIS M.P.R.S

 

SUKARNO

Sejarah Supersemar yang Memiliki Kontroversi

Isi Supersemar
Isi Supersemar
  • Tiga Versi Supersemar

Setelah terbit, diduga Supersemar yang dikeluarkan TNI AD bukan merupakan versi supersemar asli yang dikeluarkan Presiden Soekarno, namun ada beberapa versi lain.

Meski begitu, tidak ada satu pun naskah yang diduga merupakan naskah asli Supersemar yang dikeluarkan Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966. Keberadan naskah otentik Supersemar tidak diketahui hingga sekarang. ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia menyimpan 3 versi supersemar yang berbeda. Ketiganya adalah:

Pertama, Supersemar yang diterima dari Sekretariat Negara. Surat tersebut berisi dua halaman, berkop burung Garuda, diketik dengan rapi, dan di bagian bawah surat tertera nama dan tanda tangan Presiden Sukarno.

Kedua, Supersemar yang diterima dari Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD). Surat tersebut berisi satu lembar halaman, berkop burung Garuda, diketik rapi namun tidak serapi surat dari Sekretariat Negara, dan menggunakan ejaan yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang berlaku saat itu. Kemudian, ada perbedaan penulisan Presiden RI di surat versi TNI AD. Jika pada surat dari Sekretariat Negara ditulis ‘Sukarno’, maka di surat versi TNI AD ini ditulis ‘Soekarno’.

Dan yang ketiga, Supersemar yang diterima dari Yayasan Akademi Kebangsaan. Surat ini berisi satu lembar halaman, sebagian surat robek, kop surat tidak jelas dan hanya berupa salinan. Pada surat dari Yayasan Akademi Kebangsaan ini, tanda tangan Soekarno terlihat berbeda dari dua versi sebelumnya.

  • Proses Keluarnya Supersemar

Kontroversi kedua yang ada dalam Supersemar adalah proses terbitnya atau proses keluarnya Supersemar. Supersemar terbit diduga bukan karena kehendak sukarela Soekarno, melainkan di bawah tekanan. Salah satu pengawal Istana Bogor pada waktu itu, Letnan Satu (Lettu) Sukardjo Wilardjito menyampaikan kesaksian yang cukup fenomenal kepada media-media setelah terjadi Reformasi 1998, yang juga menandai berakhirnya kekuasaan 32 tahun Presiden Soeharto.

Dalam kesaksiannya, Wilardjito menyatakan bahwa perwira tinggi yang hadir di Istana Bogor menghadap Soekarno bukan berjumlah 3 orang, melainkan 4 orang. Ada satu perwira lagi yakni Brigadir Jendral M. Panggabean. Saat Presiden Soekarno mengeluarkan Supersemar, M Jusuf membawa map berwarna merah jambu dan berlogo Markas Besar Angkatan Darat.

Lalu Dua perwira lain, Basuki Rahmat dan M. Panggabean menodongkan pistol ke arah Soekarno. Para perwira tersebut memaksa Presiden Soekarno menandatangani surat itu. Sementara Presiden Soekarno tidak tahu apa isi Surat yang kemudian menjadi Supersemar tersebut.

Sukardjo Wilardjito dalam kesaksiannya menyatakan pada saat itu ia juga menodongkan pistol ke arah para perwira itu. Namun ia diperintahkan oleh Soekarno untuk menurunkan senjatanya kembali. Presiden kemudian menandatangani surat itu, lalu berpesan kepada para perwira, jika situasi sudah pulih, mandate haru segera dikembalikan. Presiden Soekarno lalu menuruh Sukardjo untuk keluar dari istana.

Namun tak lama kemudian, sekitar 30 menit Istana Bogor sudah diduduki pasukan Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat (RPKAD) atau sekarang disebut Kopassus dan Pasukan Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Soekardjo ditangkap dan dilucuti senjatanya serta ditahan di sebuah rumah tahanan militer.

Kesaksian Sukardjo lantas dibantah oleh dua pelaku sejarah yang ada pada Supersemar, yaitu M Jusuf dan M Panggabean. Bantahan yang lebih kuat turut dikemukakan lewat kesaksian A.M Hanafi, yakni seorang mantan duta besar Indonesia di Kuba yang dipecat secara konstitusional oleh Soeharto.

A.M Hanafi secara khusus bersaksi dalam bukunya berjudul “A.M Hanafi Menggugat Kudeta Soeharto”, jika ia membantah kesaksian Sukardjo Wilardjito yang menyatakan adanya kehadiran M. Panggabean bersama 3 perwira lainnya (Amir Machmud, M. Jusuf dan Basuki Rahmat). Hanafi juga membantah kesaksian Sukardjo yang mengatakan jika perwiar-perwira itu menodongkan senjata ke arah Soekarno.

A.M Hanafi menyatakan jika pada saat itu, Presiden Soekarno menginap di Istana Merdeka, Jakarta sebelum memimpin sidang kabinet pada 11 Maret 1966 pagi harinya. Hal serupa juga dilakukan oleh para menteri yang akan dilantik untuk menginap di Istana Merdeka untuk menghindari kalau-kalau ada demonstrasi besar-besaran saat terjadinya sidang kabinet. Hanafi sendiri hadir pada sidang kabinet tersebut bersama Wakil Perdana Menteri III, Chaerul Saleh.

Ketiga perwira datang menghadap Soekarno ke Bogor setelah mereka lebih dulu ke Istana Merdeka, Jakarta. Dari Istana Merdeka, Jakarta, Amir Machmud menelepon pengawal pribadi Presiden Soekarno, yaitu Komisaris Besar Soemirat, untuk meminta izin datang ke Bogor. Setelah diizinkan, ketiha perwira itu pun bertolak dari Istana Merdeka ke Istana Bogor.

Pada malam harinya, mereka sampai ke Istana Bogor. Mereka sudah membawa satu teks yang sekarang dikenal dengan Supersemar. Menurut kesaksian Hanafi, mereka tidak menodong Presiden Soekarno karena mereka datang baik-baik.

Tetapi di luar Istana Bogor, terjadi demonstrasi besar dan dikelilingi tank-tank yang berjaga. Dengan situasi yang sedemikian rupa, Presiden Soekarno lalu menandatangani surat tersebut. Tidak ada Brigjen M. Panggabean karena menurut Hanafi, M. Panggabean yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) berada di Istana Merderka, Jakarta untuk menghadiri Sidang Kabinet.

Dalam penuturan sejarawan Asvi Warman Adam, cerita lain lagi beredar seputar proses terbitnya Supersemar. Ia menuturkan jika sebelum tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno pernah didatangi oleh dua pengusaha yang diduga utusan Mayor Jendral Alamsjah Ratu Prawiranegara. Dua pengusaha itu bernama Hasjim Ning dan Dasaad membujuk Soekarno untuk menyerahkan kekuasaanya kepada Soeharto. Namun, Soekarno menolak dengan keras bujukan itu dan bahkan sampai marah. Hal itu dibuktikan dengan cerita bahwa saat itu Soekarno sampai melempar asbak.

Ada pula kisah lain yang dituturkan oleh ajudan terkahir Presiden Soekarno pasca Supersemar, yakni Sidarto Danusubroto. Ia bercerita soal bagaimana kehidupan Soekarno yang mengeluarkan Supersemar tidak sesuai dengan isi supersemar itu sendiri. “Bung Karno merasa dikibuli. Dalam Supersemar mana ada soal penahanan? Penahanan fisik, (dibatasi bertemu) keluarganya, penahanan rumah. Supersemar itu seharusnya melindungi ajarannya (Bung Karno),” kata Sidarto dikutip dari Kompas.

  • Perihal Isi Supersemar

Kontroversi selanjutnya yaitu perihal isi supersemar. Isi supersemar yang merupakan pemberian instruksi dari Soekarno ke Soeharto untuk melakukan tindakan menjaga stabilitas negara diduga dimaknai berbeda sebagai pemberian kekuasaan oleh ketiga perwira.

Salah satu perwira yang menerima surat itu, dikabarkan dalam perjalanan menuju Jakarta sempat membaca surat perintah yang disebut supersemar itu. Kemudian, ia berseloroh,” Ini kan perpindahan kekuasaan.” Hal ini yang keumdian mengaburkan maksud tujuan dari Supersemar yang diduga salah diartikan oleh para perwira.

Tidak jelas pula apakah ini merupakan cerita asli karena teks asli supersemar telah hilang. Akhir-akhir ini, keluarga M. Jusuf sempat mengakui jika naskah asli Supersemar ada dalam dokumen pribadi M. Jusuf dan disimpan dalam sebuah bank. Kesaksian lain datang dari sejarawan asing bernama Ben Anderson.

Ia pernah menjadi tentara dan sempat ditugaskan di Istana Bogor. Ben Anderson mengungkapkan bahwa Supersemar diketik di atas surat yang memiliki kop Markas Besar Angkatan Darat, bukan di atas kertas dengan kop kepresidenan. Hal inilah yang menurutnya membuat teks asli Supersemar diduga sengaja dihilangkan.

Selain itu, tidak jelas pula siapa yang menjadi pengetik teks asli Supersemar. Ada beberapa orang yang pernah mengaku mengetik surat tersebut. Salah satu di antaranya adalah Letnan Kolonel Ali Ebram, yang saat itu menjabat sebagai staf asisten I Intelijen Resimen Tjakrabirawa.

Pasca-Supersemar

Isi Supersemar
Isi Supersemar

Masa ini juga menjadi sejarah supersemar yang penting. Setelah Supersemar terbit, Soeharto menggunakan kewenangan ini untuk segara membubarkan PKI. Selain itu, ia juga menangkap 15 menteri pendukung Soekarno, dan memulangkan anggota pasukan Tjakrabirawa.

Supersemar layaknya sebuah ‘surat sakti’ bagi Soeharto. Pasca-dikeluarkannya Supersemar, kekuasaan Presiden Soekarno semakin tergerus dengan posisi Soeharto sebagai pelaksana semua tindakan pemerintah.

Pada 27 Maret 1966, dilakukan perombakan kabinet Dwikora pimpinan Soekarno. Namun perombakan ini sebenarnya mendapat pertentangan dari Soekarno lantaran banyak wajah baru yang dianggap kurang dekat dengan dirinya. Tetapi kabinet tersebut turut tetap dilantik 3 hari kemudian. Pada 6 Juli 1966, Supersemar diputuskan untuk dilanjutkan perluasannya berdasarkan Tap MPRS No IX/MPRS/1966.

Presiden Soekarno semakin tidak setuju dengan aturan yang ditetapkan MPRS tersebut. Sikap ketidaksetujuannya tercermin dalam pidato kenegaraannya pada 17 Agustus 1966. Pidato tersebut dikenal dengan Pidato Jas Merah (Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah). Pidato ini menimbulkan reaksi di masyarakat. Massa mulai melakukan demonstrasi menuntut Presiden melakukan pertanggungjawaban aksi G 30 S PKI. Demonstrasi ini berlangsung berurutan hingga Desember 1966.

Massa semakin banyak yang melakuakan demonstrasi. Mereka menyampaikan fakta jika Presiden Soekarno terlibat dalam G 30 S PKI dan meminta Soekarno untuk diadili seadil-adilnya. Pada 31 Desember 1966, Pimpinan MPRS membahas situasi pelik pada masa itu dan merekomendasi penyelesaian masalah melalui Tap MPRS No IX/MPRS/1966.

Akhirnya pada 20 Februari 1967 yang merupakan bagian dari sejarah supersemar, Presiden Soekarno memberikan pengumuman untuk menyerahkan kekuasaan kepada pengemban Tap MPRS No IX/MPRS/1966 tentang perluasan Supersemar, yakni Soeharto.

Jenderal Soeharto sebagai pengembang Tap MPRS No IX/MPRS/1966 akhirnya berpidato soal penegasan penyerahan kekuasaan dari Soekarno ke dirinya. Akhirnya pada 7 Maret 1967, Soeharto resmi menjabat sebagi Presiden Republik Indonesia menggantikan Soekarno.

Boleh copy paste, tapi jangan lupa cantumkan sumber. Terimakasih

Isi Supersemar

Leave a Comment